Badaruddin Amir Bicara mengenai Buku Puisi Menolak Korupsi

Badaruddin Amir

Gagasan Mas Agus Warsono yang ditulis pada salah satu statusnya di dinding FB ini mengenai perlunya buku antologi Puisi Menolak Korupsi menjadi bacaan siswa ( “saya merasa sangat bermanfaat buku semacam ini sebagai buku bacaan siswa...”--MAW ) perlu disambut dengan baik. Bahkan perlu DIPERJUANGKAN (mumpung kata “perjuangan” sangat sakral di bulan kemerdekaan ini). Kalau penerbitan antologi “Puisi Menolak Korupsi” (Jilid I dan II) yang dimotori Leak Sosiawan dkk dan dikuatkan oleh para penyair pendukung boleh disebut sebagai LANGKAH PERTAMA dari upaya menanamkan karakter “bebas (dari) korupsi” kepada generasi muda kita (karena bagaimana mungkin antologi ini dimaksudkan untuk menyadarkan para pejabat yang terlanjur melakukan korupsi sedang kepada hukum saja mereka tidak takut), maka upaya untuk mendesak pemerintah c.q Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar buku ini dapat menjadi bacaan yang disahkan masuk ke lingkungan pendidikan dapat disebut sebagai LANGKAH KEDUA. Upaya ini sudah pasti lebih penting dari sekadar “road show” yang tentunya sasarannya hanyalah orang-orang dewasa dan bukan para koruptor pula.

Kita tahu bahwa untuk urusan “cetak-mencetak” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tradisi dan dana yang menunjang. Pada departemen tersebut telah lama ada proyek penerbitan buku, mereka bahkan memiliki “Pusat Perbukuan” yang berada di bawah naungan departemen ini. Dana untuk menerbitkan buku tiap tahunnya tidak sedikit. Demikian pula mereka punya keahlian dalam soal cetak mencetak. Mulai dari cetak soal UN (yang kebetulan saja untuk tahun pelajaran lalu mermasalah), cetak bosure untuk informasi berbagai lomba, cetak buklet juknis dan juklat, cetak poster-poster berisi informasi pendidikan dan lain-lain—yang tentunya menggunakan dana tidak sedikit—sering kita lihat hanya berserakan begitu saja di kantor-kantor Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah sebelum semuanya menjadi sampah. Kalau dibandingkan dengan biaya cetak buku antologi Puisi Menolak Puisi yang sudah tentu bila dicetak oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan akan dijamin langsung menempati lemari-lemari perpustakaan sekolah yang selanjutnya akan dibaca dan diapresiasi oleh siswa selaku generasi muda dan akan bertahan sampai bertahuin-tahun sebagai buku bacaan-- sudah tentu akan memberi manfaat yang lebih besar ketimbang memperbanyak buku-buku keterampilan dan sudah ketinggalan zaman pula atau buku-buku proyek yang dipaksakan dan (maaf) sedikit ada berbau korupsi itu.

Karea itulah saya sangat setuju kalau gagasan Mas Agus Warsono ini sama-sama kita antar ke gerbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (mumpung departemen ini kembali berbudaya) sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Yang saya maksud dengan kemampuan dan kapasitas kita di sini adalah, kita yang wartawan dan penulis pubikasilah dengan kencar gagasan tersebut, kita yang dosen dapat menggas seminar yang bermuara ke gagasan itu, dan kita yang hanya guru biasa boleh memperkenalkan secara langsung kepada siswa dan kita yang sekadar orang tua dapat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh anak-anak kita di antara sekian buku bacaannya. Tapi perjuangan besar yang sangat dibutuhkan memang adalah mengantar secara kongkret gagasan itu sampai ke hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan !